BUNGO,LAMPUKUNING.ID – Penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMA Negeri 2 Bungo Tahun Anggaran 2021 dan 2022 memasuki babak baru. Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Satreskrim Polres Bungo resmi menyerahkan tiga orang tersangka beserta barang bukti (Tahap II) kepada Kejaksaan Negeri Bungo, Senin (16/11/2026).
Pelimpahan yang berlangsung sekitar pukul 11.30 WIB tersebut dilaksanakan di Ruang Tahap II Kejaksaan Negeri Muara Bungo setelah berkas perkara ketiga tersangka dinyatakan lengkap atau P-21 oleh pihak kejaksaan.
Ketiga tersangka masing-masing berinisial AS, RF, dan IR. Perkara ini berkaitan dengan dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran Dana BOS semester I Tahun 2021 dan Tahun 2022 pada SMA Negeri 2 Bungo.
Berdasarkan hasil audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) oleh Inspektorat Daerah Provinsi Jambi, nilai kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut mencapai Rp1.201.431.282,00 atau sekitar Rp1,2 miliar.
Berdasarkan keterangan penyidik, dugaan penyimpangan tersebut berkaitan dengan kegiatan pengadaan buku sekolah melalui penerbit Erlangga. ketiga tersangka memiliki latar belakang pekerjaan yang berkaitan dengan usaha percetakan dan penerbitan buku.
Tersangka AS tercatat sebagai pemilik usaha percetakan fotokopi CV Bungo Maju Bersama sekaligus direktur perusahaan tersebut pada tahun 2021.
Sementara itu, tersangka RF tercatat bekerja sebagai Asisten Manager Erlangga Muara Bungo. Adapun tersangka IR tercatat sebagai karyawan PT Penerbit Erlangga di wilayah Muara Bungo dengan jabatan Marketing/Salesman pada tahun 2021.
Ps. Kasi Humas Polres Bungo saat dikonfirmasi membenarkan bahwa perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan Dana BOS SMA Negeri 2 Bungo tersebut telah dinyatakan lengkap atau P-21 oleh pihak kejaksaan.
Dengan dinyatakannya berkas perkara lengkap, penyidik Unit Tipidkor Satreskrim Polres Bungo kemudian melaksanakan penyerahan ketiga tersangka beserta barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Bungo untuk proses hukum lebih lanjut.
Dalam perkara ini, ketiga tersangka disangkakan dengan ketentuan berlapis, yakni Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18, subsidiair Pasal 3 jo. Pasal 18, lebih subsidiair Pasal 5 ayat (1) huruf b jo. Pasal 18, serta lebih lebih subsidiair Pasal 11 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Dengan dilaksanakannya Tahap II, penanganan perkara selanjutnya menjadi kewenangan Kejaksaan Negeri Bungo untuk mempersiapkan proses penuntutan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Perkara ini menjadi perhatian publik karena Dana BOS merupakan anggaran negara yang diperuntukkan bagi kebutuhan operasional pendidikan. Pengelolaannya harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh peserta didik dan lingkungan sekolah.
Publik kini menantikan proses hukum selanjutnya di pengadilan untuk mengungkap secara terang dugaan penyimpangan pengelolaan Dana BOS tersebut, termasuk pembuktian mengenai peran masing-masing tersangka dan pertanggungjawaban atas kerugian keuangan negara.(*)












